Kamis, 23 Pebruari 2012

Kegagalan Membayangi Pemilu Palestina Bulan Mei Mendatang

Kamis, 26/01/2012 12:12 WIB

Sejumlah politisi di Palestina mengungkapkan keraguannya pemilu bisa dilaksanakan pada bulan Mei mendatang, karena masih banyak persoalan yang belum disepakati termasuk soal pembentukan pemerintahan nasional bersatu sebagai implementasi dari kesepakatan rekonsiliasi Hamas-Fatah.

Pejabat senior Hamas Ismail Radwan mengatakan, prapelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, tapi pemilu tidak bisa dilaksanakan jika masih ada dua pemerintahan karena pemerintahan nasional bersatu belum juga terbentuk.

"Penjajahan (Israel) mungkin jadi alasan, tapi kita seharusnya segera mengatasi semua bentuk rintangan yang bisa menghambat pelaksanaan pemilu," ujar Radwan.

Salah satu pemimpin Fatah Thiab Al-Loh menambahkan, persiapan awal pemilu harus dilakukan " dan sekarang kita berada sudah berada di permulaan, tapi kita belum siap," tukasnya.

Menurut Al-Loh, tertundanya pembentukan pemerintahan bersatu menjadi kendala utama pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan digelar bulan Mei mendatang. "Selain itu, kerja dari Komite Sentral Pemilu sangat vital untuk memberikan rekomendasi pada Presiden Mahmoud Abbas, terkait waktu yang tepat untuk merilis tanggal pelaksanaan pemilu," sambungnya.

Sementara itu, pemimpin gerakan PFLP Jamil Mizher juga mengungkapkan keraguannya pemilu Palestina bisa dilaksanakan pada bulan Mei, "karena partai-partai menolak dan kesepakatan rekonsiliasi belum diimplementasikan."

"Menggelar pemilu perlu dekrit presiden, serta persiapan administratif dan logistik, dan itu semua rasanya tidak mungkin dilakukan jika langkah-langkah rekonsiliasi masih menemui jalan buntu," kata Mizher.

Seperti diketahui, Fatah dan Hamas sudah menyepakati pelaksanaan pemilu dalam jangka waktu setahun setelah rekonsiliasi antara keduanya disepakati dan ditandatangani di Kairo pada bulan Mei 2011.

Kedua faksi itu juga setuju untuk membentuk pemerintahan teknokrat sementara untuk mengawasi persiapan pemilu. Namun hingga saat in pemerintahan sementara itu belum juga terbentuk dan pemerintahan di Palestina masih terbelah dua antara Hamas di Jalur Gaza dan Mahmoud Abbas di Tepi Barat.

Bulan November 2010, pemimpin Fatah Mahmoud Abbas dan pemimpin Hamas Khalid Mishaal kembali bertemu di Kairo, berusaha untuk membicarakan kembali proses rekonsiliasi yang stagnan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk bersatu dan membentuk beberapa komite yang akan mengimplementasikan kesepakatan rekonsiliasi. Tapi dalam prosesnya, Fatah-Hamas belum menemukan titik temu pembentukan pemerintahan bersatu yang memuaskan kedua belah pihak. (aisyah/mn)

 

0 Komentar

Arsip