Komite Nasional untuk Rakyat Palestina

KNRP - Di Washington pada Kamis (2/9) malam ini sesi perundingan langsung antara pihak Palestina dan Israel diluncurkan, setelah upacara pembukaan yang dihadiri para pemimpin dari Amerika Serikat, Mesir dan Yordania serta Perdana Menteri Israel dan Presiden Otoritas Nasional Palestina.

Menteri Luar Negeri Hillary Clinton telah membuka perundingan itu, ia mengatakan bahwa kehadiran dari kedua belah pihak itu sendiri merupakan langkah menuju perdamaian dan AS akan terus menjadi mitra dalam perundingan damai tetapi tidak akan memaksakan solusi.

Negosiasi antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu akan membahas pada isu solusi terakhir dan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dalam setahun, dan itu di tengah keraguan tentang kemungkinan kedua pihak untuk mencapai suatu terobosan besar karena adanya jarak sikap keduanya yang berjauhan.

Tujuan dari negosiasi yang sempat terhenti selama dua puluh bulan itu adalah untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif pada masalah solusi terakhir sebagai awal untuk sebuah negara Palestina yang merdeka dalam setahun di samping Israel, tetapi harus ada keamanan dan kelanjutan dari negara Yahudi.

Negosiasi ini akan mencakup semua item yang terdapat dalam apa yang dikenal sebagai masalah penyelesaian akhir, termasuk status Yerusalem dan batas-batas negara Palestina serta hak kembali bagi para pengungsi dan masalah permukiman Yahudi.

Sumber-sumber mengatakan bahwa pertemuan ini terjadi beberapa hari dari akhir keputusan Israel untuk membekukan pemukiman di Tepi Barat, dan masalah pemukiman itu yang akan menjadi isu utama yang itu dapat mengancam berhasil atau gagalnya negosiasi itu.

Para pemimpin Palestina sebelumnya telah mengancam akan menarik diri dari perundingan jika Israel bertekad untuk melanjutkan pemukiman. Sementara Netanyahu mengatakan bahwa ia tidak akan membuat komitmen apapun untuk memperpanjang keputusan untuk membekukan permukiman.

Direktur biro Al Jazeera di Yerusalem, Walid Omari, menyebutkan bahwa Israel bersikukuh untuk beberapa syarat dalam negoisasi itu, yang pertama menjadikan Yerusalem sebagai ibukota abadi Negara Israel, sebuah negara Palestina yang merdeka yang demiliterisasi dengan perbatasan 67 di Tepi Barat dengan Israel mempertahankan kehadiran militer di perbatasan dengan Yordania.

Seorang pejabat Israel mengomentari pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Ehud Barak, yang berbicara dengan surat kabar Haaretz Israel pada hari Rabu tentang kemungkinan membagi Yerusalem antara bagian barat yang mencakup 13 kompleks Yahudi yang dihuni oleh 200 ribu orang, termasuk bagian timur yang mencakup kompleks Arab yang Israel merebutnya pada tahun 1967.(milyas/aljzr)
 

0 Komentar