Komite Nasional untuk Rakyat Palestina

KNRP – Perdana Menteri Palestina, Ismael Haneyah, menganggap Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bertanggung jawab secara langsung atas ditundanya pemungutan suara yang sedianya akan digelar di depan Dewan HAM PBB terkait laporan Jaksa Richard Goldstone, yang menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang saat menganeksasi Jalur Gaza.

Haneyah memberikan keterangan, Abbas diketahui telah menginstruksikan kepada rombongan delegasinya yang bertolak ke Jenewa agar mereka menarik diri dalam memberikan suara terkait laporan Goldstone itu. Ditambahkan Haneyah, sikap pemerintah Abbas yang menunda pemungutan suara itu sebagai hal yang sia-sia dan sebagai bentuk kejahatan serta hal yang keterlaluan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam masalah darah para pejuang yang telah gugur. Lebih jauh Haneyah juga mengisyaratkan, sikap Otoritas Palestina terhadap laporan PBB itu adalah setali tiga uang dengan sikap mereka saat Israel membombardir Gaza.

Haneyah berpendapat, tindakan yang diambil Abbas terkait laporan PBB itu telah meruntuhkan upaya-upaya rekonsiliasi Palestina. Oleh sebab itu Haneyah meminta Otoritas Palestina segera merubah cara kebijakannya agar persatuan Palestina kembali terwujud.

Kekecewaan Haneyah juga terlihat ketika dirinya mendapatkan informasi bahwa Otoritas Palestina diduga kuat berada di balik pembekuan rekonstruksi pembangunan Gaza. Selain itu, agenda-agenda Otoritas Palestina juga telah ikut memberikan tekanan atas negara-negara Arab dan non-Arab agar pembekuan rekonstruksi itu benar-benar terwujud.

Haneyah mengungkapkan, beberapa pihak terkait di Eropa menyebutkan adanya lobi-lobi yang dilakukan Otoritas Palestina agar blokade atas Gaza dilanjutkan sampai kondisi di Gaza berubah, yaitu agar dominasi Hamas di Gaza redup.

Pejabat Hamas lainnya, Aziz Duwaik, terkait penundaan laporan Goldstone itu mengatakan, “Siapapun yang memutuskan untuk penarikan masalah ini di depan Dewan HAM Internasional, maka dialah penjual hak asasi manusia Palestina, sebagai bentuk respon atas tekanan AS, dengan harga murah, dan tindakan seperti itu menyebabkan pihak terkait itu tidak layak menjadi corong bangsa Palestina dan kemaslahatan tertingginya.”

Sementara anggota parlemen dari aktfisi Islam di Tepi Barat mengutuk keputusan penundaaan itu. Mereka juga mengatakan bahwa siapapun yang mengajukan permintaan penundaan itu, maka ia dinilai telah memberikan bantuan gratisan terhadap pihak penjajah.

Para anggota parlemen itu juga meminta Dewan HAM PBB segera melaksanakan wewenangnya serta memberikan laporan ke Dewan Keamanan untuk diadakannya pemungutan suara di Dewan HAM terkait laporan kejahatan Israeldi Gaza.

Sebelumnya, Abbas mengatakan bahwa wewenang penundaan pemungutan suara terkait laporan Goldstone itu bukan berasal dari PLO. Pasalnya, ungkap Abbas, PLO bukanlah anggota di Dewan HAM. Sementara Abbas sendiri ketika itu mengatakan bahwa permintaan penundaan itu telah mendapat restu dan diketahui oleh negara-negara Arab.(milyas/aljzr)
 

0 Komentar