Komite Nasional untuk Rakyat Palestina

KNRP - Sejak Intifadah Palestina pertama di awal tahun sembilan puluhan, lebih dari setengah juta imigran dari negara berkembang berbondong-bondong dating ke Israel untuk menggantikan pekerja Palestina yang sebelumnya merupakan penopang utama tenaga kerja murah di negeri ini, dan itulah yang telah meningkatkan keprihatinan Israel karena ketergantungan mereka terhadap buruh migran.

The New York Times mengutip pemerintah Israel bahwa setidaknya 250 ribu pekerja asing, setengah dari mereka imigran gelap, kini hidup di Israel. Dari mereka merupakan pekerja konstruksi dari Cina dan dari Filipina yang bekerja di bidang kesehatan serta petani dari Thailand, di samping juga negara Asia lainnya, Afrika dan Eropa timur yang bekerja sebagai pelayan, koki, dan pengasuh anak.

Surat kabar itu mengatakan bahwa walaupun pekerja asing telah menjadi penopang utama ekonomi Israel, kehadiran mereka justru bertolak belakang dengan ideologi Zionis Israel, dan itu telah menyebabkan kekhawatiran politik yang berkembang tentang masa depan negara Yahudi dan kedudukannya.

Aktifis yang membela para pekerja imigran ini mengatakan bahwa pemerintah Israel terguncang lantaran serangkaian kebijakan yang saling bertentangan yang mendorong adanya pengangkatan pekerja migran untuk sementara. Selain itu, pemerintah Israel juga memaksakan pembatasan visa dan pekerja yang itu dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh majikan mereka. Dan mereka yang visanya sudah lewat dan berusaha untuk tetap hidup di Israel, mereka itulah yang terus cemas oleh pengejaran dan deportasi.

Surat kabar itu menyatakan bahwa pemerintah Israel bersikeras ingin memindahkan pekerjaan bukan keahlian untuk warga Israel yang masih menjadi pengangguran, terutama warga Arab Israel dan Yahudi fanatik. Namun para kritikus mengatakan kebijakan ini adalah hipokrit dan rasis karena mereka memperlakukan pekerja asing seolah-olah mereka tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum.

Ditambahkan pula bahwa meskipun pemerintah Israel menerbitkan sebuah catatan 120.000 izin pekerja asing pada tahun 2009, namaun para pemimpin politik Israel ingin buruh migrant itu dihapuskan secara bertahap. Terkait itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, mereka telah mendirikan negara Yahudi yang demokratis dan tidak bisa menjadikannya sebagai negara pekerja asing.

Surat kabar itu mengatakan bahwa target pertama adalah orang-orang Cina yang dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan semua ijin untuk bekerja di bidang konstruksi.

Dia menunjukkan bahwa orang-orang Cina adalah yang paling terpengaruh karena pengangkatan mereka sebagai pekerja itu melalui jaringan perusahaan penyalur yang bekerja dengan cara menyelundupkan orang-orang itu. Pekerja Cina membayar sekitar 31 ribu dolar sebagai biaya rekrutmen ilegal, yang merupakan tertinggi di antara semua pekerja asing.(milyas/aljzr)

0 Komentar