Kamis, 01/10/2009 13:25 WIB
KNRP - Anggota parlemen Inggris dan aktivis pro-Palestina menyediakan "tiang gantungan" bagi pemerintahan Partai Buruh yang malah mengadakan perjamuan makan dengan Menteri urusan Perang Israel, Ehud Barak, saat konferensi tahunan, bukan memanggilnya untuk ditangkap atas kejahatan perang melawan Palestina.
Demikian aksi dalam sebuah demonstrasi yang diadakan untuk memprotes kehadiran Barak di resor pantai Inggris, Brighton, pada 29 September lalu. Para pemrotes mengatakan Barak harus bertanggung jawab atas 22 hari serangan Israel yang ditujukan ke 1,5 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah blokade Jalur Gaza, hingga menewaskan lebih dari 1.400, termasuk lebih dari 900 warga sipil, pada bulan Desember 2008 - Januari 2009. Sembilan anggota parlemen Partai Buruh berpartisipasi dalam protes di dekat tempat konferensi partai, yang diselenggarakan oleh Kampanye Solidaritas Palestina (PSC).
Sekretaris Umum PSC, Betty Hunter, mengatakan bahwa tindakan pemerintah Partai Buruh itu adalah aib bagi Inggris untuk terlibat dan mengadakan pertemuan dengan Ehud Barak, yang telah dituduh melakukan kejahatan perang. "Sebagai Partai yang memiliki keterikatan kuat dengan Konvensi Jenewa, pemerintah Inggris seharusnya menahan Barak akibat kejahatan perangnya, tidak malah menyambut dan menjamunya dengan makan malam," Tandas Hunter dengan nada mengecam.
Barak memenuhi undangan Partai Buruh tersebut sekaligus untuk menghadiri konfrensi tahunan di Brighton, pinggiran pantai selatan Inggris. Pertemuan dengan Partai Buruh itu dilakukan Barak sebelum bertemu dengan Menteri Luar Negeri, David Miliband, pada 30 September. David sempat menyinggung bahwa dirinya senang bertemu dengan menteri urusan perang Israel.
Sementara itu di London, pengacara Tayab Ali berkata sebuah surat perintah penangkapan akan dikeluarkan di kota Westminster Magistrates untuk Barak atas dasar kejahatan perang sehubungan dengan serangan Gaza, tetapi permohonan itu ditolak karena alasan perlindungan diplomatik.
Di lain kesempatan, misi pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Richard Goldstone, seorang hakim asal Afrika Selatan, menyelidiki pemboman Israel terhadap Gaza dan menyimpulkan bahwa warga sipil telah sengaja dijadikan target penyerangan Israel selama konflik dan menyerukan tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab. (mirzah/palchron)