Komite Nasional untuk Rakyat Palestina

Data statistik Palestina menunjukkan bahwa saat ini rakyat Palestina yang tinggal di Gaza maupun Tepi Barat sangat membutuhkan rumah tempat tinggal hingga beberapa dekade ke depan. Akan tetapi, dari seluruh rakyat Palestina yang butuh itu, kurang dari setengahnya yang mampu membangun rumah pada waktu-waktu ini.

Walau ada proyek-proyek pembangunan rumah penduduk di Tepi Barat, akan tetapi, rakyat Palestina masih tidak memiliki rumah yang cukup akibat penjajahan, prosedural membuat rumah yang sulit, dan melambungnya harga.

Reksa Dana Palestina memprediksikan bahwa penduduk Palestina membutuhkan 470 ribu unit rumah dalam sepuluh tahun ke depan untuk memenuhi peningkatan permintaan pembangunan rumah.

Antara Kebutuhan dan Realita                                                                                          Bertepatan dengan hari perumahan Arab, Biro Pusat Statistik Palestina memprediksikan bahwa jumlah unit perumahan yang diharapkan ada di wilayah Palestina hingga akhir 2011 mencapai 884.385 unit perumahan, atau meningkat hingga 26% dibanding tahun 2007.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 keluarga Palestina (72%) membutuhkan unit perumahan pada dekade kedepan. Itu kebutuhan. Sementara realitanya, hanya 37% di antaranya saja yang secara materi mampu membangun rumah selama periode ini.

Data statistik tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini rakyat Palestina banyak yang tinggal di flat-flat rumah susun, yaitu sebesar 50%. Sementara yang tinggal di rumah pribadi berjumlah 48%, dan yang tinggal di Villa adalah 0,9%.

Penyebab Masalah Perumahan
Direktur Unit Rancangan Kota dan Daerah pada Universitas An-Najah Ali Abdul Hamid menjelaskan bahwa ada masalah besar terkait rumah rakyat Palestina, yaitu rata-rata bangunan rumah yang telah dibangun dan sedang dibangun adalah sangat mahal. Rakyat Palestina tak mampu menempatinya, walau hanya untuk memiliki sebuah flat di rumah susun.

Abdul Hamid menjelaskan, rumah yang ada rata-rata untuk rakyat yang pemasukannya di atas golongan menengah. Sementara mayoritas rakyat Palestina adalah golongan menengah ke bawah, baik di Tepi Barat maupun di Gaza.

Abdul Hamid menuding bahwa otoritas nasional Palestina merupakan salah satu bagian dari masalah ini, karena tidak memberikan solusi bagi perumahan rakyat Palestina. Padahal kondisi ekonomi Palestina menuntut pemerintah menyediakan perumahan yang cukup dan cocok bagi rakyat yang berpenghasilan kecil.

Selain itu, Abdul Hamid juga melemparkan tanggung jawab pada para pejabat maupun pemilik modal, karena mereka membangun rumah yang tidak sesuai dengan pemasukan rakyat.

Solusi                                                                                                                                            Direktur Perumahan pada Departemen Kementrian bidang Tenaga Kerja Bassam Sy'alan mengutarakan sejumlah program kementrian untuk mengatasi masalah penyediaan rumah yang cocok untuk rakyat. Di antaranya dengan menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan mendorong investor untuk turut berinvestasi dalam proyek pembanguna perumahan. Realisasnya akan mempertimbangkan kondisi mayoritas rakyat Palestina yang berpenghasilan rendah dan terbatas.

Bassam menjelaskan, tujuan kerja sama dengan pihak investor adalah untuk mengurangi biaya. Kerjasama dengan sektor swasta ke depan akan menyediakan sekitar 7.400 unit perumahan di tahun-tahun mendatang.

Akan tetapi Bassam menjelaskan bahwa akan ada hambatan terkait pendanaan dalam melaksanakan proyek-proyek pembagunan rumah ini, di antaranya syarat-syarat mengikat yang ditetapkan oleh penjajah Zionis Israel maupun penyitaan tanah. Itu sebab langsung. Sementara hambatan tak langsung seperti melambungnya harga barang karena tingginya biaya transportasi akibat penahanan-penahanan dan pajak-pajak. (msy/alj)
 

0 Komentar